Tantangan dan Langkah Terpadu Menghadapi Peraturan EUDR Industri Kopi

Kemudian untuk menindaklanjutinya pada 2 Mei 2024 Staf Ahli Menko Perekonomian membentuk anggota komite nasional dasbor komite untuk memberikan masukan teknis kepada komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Sebagai hasil dari pembentukan panitia antar lembaga dan pemangku kepentingan telah mengadakan pertemuan dengan PT Sucofindo untuk melakukan diskusi tentang ketelusuran (traceability) komoditas.

Timeline Implementasi EU Deforestation Regulation

Menghadapi pemberlakuan EUDR dan perbaikan berbagai permasalahan terkait dengan keberlanjutan dan ketertelusuran komoditas, Pemerintah Republik Indonesia membentuk National Dashboard yang melibatkan beragam pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, lembaga masyarakat). Adapun Kementerian Pertanian bersama dengan PT Surveyor Indonesia terlibat dalam pengembangan sistem National Dashboard.

Disini kita lihat para pemangku kepentingan, menerima, memproses, dan mengelola data dengan basis produksi, volume, lokasi, harga, dan pasar. Badan itu diharapkan dapat berfungsi sebagai national sustainability commodity dashboard.

Sangat bermanfaat bila kita bisa mengidentifikasi dan membuat kategorisasi pihak (peta rantai pasok) dan afirmasi bagi pihak petani. Informasi dari stake-holders terkait commodities, traceability, & due diligence sangat diperlukan.

Baca Juga : Pentingnya Diplomasi Kopi untuk Memperjuangkan Kepentingan Indonesia

National Dashboard ini tidak hanya menyampaikan informasi transaksi komoditas sepanjang rantai pasokan tetapi juga informasi terkait geolokasi dan status perkebunan, serta status bebas deforestasi setelah tahun 2020, sesuai persyaratan informasi yang disebutkan di dalam Article 9 EUDR. Oleh sebab itu diperlukan pengujian di lapangan untuk memastikan kelayakan dari sistem yang telah dibangun melalui kegiatan piloting.

Kegiatan Piloting ini dilakukan sebagai sarana uji coba atau percobaan sebelum sistem National Dashboard diterapkan untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pendataan yang komprehensif dan tersinkronisasi agar diperoleh informasi yang tepat dan dapat digunakan untuk pengambilan peningkatan daya keputusan saing produk Indonesia sesuai permintaan pasar global.

Baca Juga : Diplomasi Kopi Sebagai Instrumen Promosikan Kopi ke Mancanegara

Saya berkeyakinan bahwa  kebijakan dan langkah Indonesia itu bisa menegaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu produser kopi tetap memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan transparansi dalam memproduksi kopi berkualitas.  

Pada saat inilah kita juga menghendaki komitmen Uni Eropa untuk membantu petani Indonesia baik di bidang transfer of knowledge (technology) dan pendanaan. Kalau Indonesia sudah comply dengan aturan Eropa, sebaiknya UE jangan mempersulit Indonesia lagi.